Apakah tetap dihitung sebagai penerima?
Apakah tetap disiapkan?
Apakah terdapat pencatatan khusus?
Dan apakah jumlah tersebut kemudian tercermin dalam daftar permintaan makanan, dokumen pengiriman, penerimaan, tagihan hingga pembayaran?
Menurut KPKM-RI, pertanyaan tersebut bukan tuduhan.
Ini adalah titik verifikasi yang dapat dijawab melalui dokumen.
Ketua Umum KPKM-RI Hunter D. Samosir mengatakan bahwa pihaknya memilih membawa persoalan tersebut ke jalur resmi agar seluruh informasi dapat diuji secara objektif.
> “Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Tetapi kami juga tidak ingin pertanyaan publik berhenti tanpa jawaban. Kalau seluruh proses benar, buktikan dengan dokumen. Kalau ada ketidaksesuaian, tentu harus dijelaskan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.”
Menurut Hunter, uang negara yang dialokasikan untuk kebutuhan WBP harus dapat ditelusuri secara jelas.
Bukan hanya dari angka pagu, tetapi sampai pada jumlah penerima, jumlah porsi, volume bahan makanan, harga, penyedia, pengiriman, penerimaan, tagihan dan pembayaran.
