Warkum, S.Pd., M.Si. Buka Suara: Bantah Hina Pers, Tegaskan Polemik Harus Dilihat Secara Utuh

Simalungun, Nusnet.news— Kepala SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, Warkum, S.Pd., M.Si., akhirnya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di sejumlah media yang menarasikan dirinya telah menghina atau merendahkan profesi wartawan. Warkum, S.Pd., M.Si. menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menghina dunia pers maupun menghalangi tugas jurnalistik. Ia menyatakan tetap menghormati media sebagai bagian dari kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik. “Benar ada komunikasi melalui WhatsApp dengan bahasa tersebut. Tetapi konteks percakapannya harus dilihat secara utuh. Sebelumnya, pada Juni 2026, saya sudah menerima dan berdiskusi dengan beberapa rekan media. Prinsip saya adalah saling menghargai,” ujar Warkum. Polemik Bermula dari Komunikasi Menurut Warkum, persoalan yang berkembang tidak dapat hanya dilihat dari satu potongan kalimat dalam percakapan WhatsApp. Ia menjelaskan bahwa komunikasi dengan sejumlah rekan media sebelumnya telah berlangsung dan pihak sekolah pada prinsipnya terbuka terhadap konfirmasi maupun kritik. Namun, Warkum berharap proses komunikasi dilakukan dengan cara yang profesional serta tidak menimbulkan situasi yang dapat mengganggu aktivitas pendidikan di sekolah. “Saya tidak menutup pintu untuk media. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi, silakan. Tetapi mari kita berkomunikasi dengan baik dan saling menghargai,” tegasnya. Soal Parkir, Warkum Tegaskan Bukan Sepenuhnya Kewenangan Sekolah Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah lokasi parkir siswa. Warkum menjelaskan bahwa lokasi yang digunakan untuk parkir berada pada lahan masyarakat di luar lingkungan sekolah. Dalam percakapan WhatsApp yang menjadi bagian dari klarifikasi, Warkum menyampaikan: «“Urusan penggunaan jalan di lahan parkir bukan urusan kepala sekolah. Sekolah punya batas tembok itu.”» Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan penjelasan mengenai batas kewenangan sekolah, bukan upaya menghindari tanggung jawab. “Kalau mengenai parkiran, silakan dikonfirmasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan lahan tersebut atau kepada instansi yang mempunyai kewenangan. Saya sudah menyampaikan hal itu kepada beberapa rekan media,” jelasnya. Hormati UU Pers dan Hak Konfirmasi Warkum menyatakan memahami bahwa kemerdekaan pers dijamin oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia mengakui media mempunyai hak untuk melakukan konfirmasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, sebagai pihak yang dikonfirmasi, sekolah juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, Kode Etik Jurnalistik juga menjadi koridor penting agar proses pemberitaan berlangsung secara akurat, berimbang dan profesional. “Pers tetap saya hormati. Silakan melakukan konfirmasi. Yang saya harapkan adalah komunikasi berjalan secara profesional,” katanya. “Tamu Datang dengan Sopan, Saya Pun Segan” Warkum, S.Pd., M.Si. juga menyampaikan sebuah prinsip sederhana yang menurutnya menggambarkan sikapnya dalam menerima masyarakat maupun media: «“Tamu datang dengan sopan, saya pun segan.”» Ia menegaskan bahwa kalimat tersebut bukan bentuk penolakan terhadap wartawan. Apabila dirinya tidak berada di sekolah, menurut Warkum, komunikasi dapat disampaikan melalui Humas sekolah. “Kalau saya tidak berada di sekolah, silakan sampaikan melalui Humas. Itu bagian dari mekanisme sekolah. Saya tidak menutup komunikasi dengan media maupun masyarakat,” ujarnya. Baru Menjabat, Warkum Pilih Bangun Kolaborasi Warkum mengakui dirinya masih relatif baru menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar dan masih melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekolah serta masyarakat sekitar. Ia berharap seluruh stakeholder tidak terjebak dalam polemik komunikasi, tetapi justru membangun kerja sama untuk kepentingan pendidikan. “Saya masih baru menjabat dan masih menyesuaikan lingkungan sekitar. Harapan saya media, masyarakat, guru, orang tua dan pemerintah dapat berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan,” ungkapnya. Menurut Warkum, kritik terhadap sekolah tetap diperlukan sebagai bagian dari evaluasi. “Kalau ada kekurangan, silakan dikritik. Kalau ada informasi yang perlu dikonfirmasi, kami layani. Saya tidak ingin persoalan komunikasi justru mengganggu kepentingan pendidikan,” tegasnya. Klarifikasi untuk Meluruskan, Bukan Menyerang Warkum menegaskan bahwa klarifikasi yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menyerang pihak media maupun membatasi kebebasan pers. Ia hanya meminta agar polemik tersebut tidak dibangun berdasarkan satu potongan komunikasi tanpa melihat keseluruhan konteks. Bagi Warkum, hubungan antara sekolah dan media seharusnya dapat berjalan berdampingan. Media menjalankan fungsi kontrol sosial, sekolah memberikan informasi dan klarifikasi, sementara masyarakat memperoleh informasi yang utuh. “Tidak ada niat saya menghina wartawan. Saya menghormati profesi jurnalistik. Mari kita sama-sama menjaga etika komunikasi dan kepentingan pendidikan,” pungkas Warkum. Dengan klarifikasi tersebut, Warkum, S.Pd., M.Si. berharap polemik dapat ditempatkan secara proporsional dan tidak berkembang menjadi pertentangan antara dunia pendidikan dan pers. Pers tetap dihormati. Kritik tetap dibuka. Klarifikasi tetap diberikan. Namun, komunikasi yang sehat membutuhkan etika, profesionalisme dan saling menghargai.(S.Hadi P)

Warkum, S.Pd., M.Si. Buka Suara: Bantah Hina Pers, Tegaskan Polemik Harus Dilihat Secara Utuh

Berita Terkait

KPKM-RI Desak Kejari Simalungun Bongkar Pengadaan Bahan Makanan Rp8,18 Miliar di Lapas Narkotika Pematang Siantar

Janji Kapolrestabes Medan Menyelesaikan Kasus Viral Hanya Tinggal Janji

Tuduh Korban Pencurian Memeras Maling Rp250 Juta, Terlapor Kasus Fitnah Akan Diperiksa

Nama Blok dan Dugaan Peredaran Narkoba Muncul di Persidangan, KPKM-RI Resmi Layangkan Dumas ke Imipas

Berita Terbaru