Atas Permohonan PT DSI“PN Siak Sri Indrapura” Akan Laksanakan Eksekusi Lahan Seluas 1.300 Hektar

Nusantara Netizen - Siak Sri Indrapura

Humas PN Siak Sri Indrapura Mega Mahardika, SH, dalam Pres lirisnya mengatakan bahwa "Pengadilan Negeri (PN) Siak Sri Indrapura" akan melaksanakan eksekusi lahan seluas 1.300 hektar di Kilometer 8 Desa Dayun, Rabu (03-08-2022), besok (Red).

Constatering dan Eksekusi lahan ini atas permohonan PT Duta Swakarya Indah (DSI) selaku pemilik izin, karena telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).tuturnya,Selasa 02-08-2022.

Menurutnya, eksekusi ini adalah perintah Undang-Undang yang merupakan pelaksanaan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Siak Jo. Nomor 59/PDT/2013/PTR Jo. Nomor 2848 K/PDT/2013 Jo. Nomor 158 PK/PDT/2015 antara PT. DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) Lawan PT. KARYA DAYUN.

Pada amar putusan itu disebutkan, "Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Seluruh Alas Hak Baik Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Alas Hak Dalam Bentuk Apapun Yang Dijadikan Dasar Oleh Tergugat Untuk Menduduki Dan Menguasai Tanah Objek Sengketa Seluas ± 1.300 Ha Tersebut".

Kemudian, menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai lahan/tanah objek gugatan seluas ± 1.300 Ha, untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara berikut tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya kepada Penggugat (PT DSI).

Segera setelah penggugat membayar nilai tanaman kelapa sawit sebesar Rp26.000.000.000 ( Dua Puluh Enam Miliar Rupiah) kepada tergugat.

Dan apabila tergugat tidak bersedia menerima pembayaran nilai tanaman tersebut dari penggugat maka tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa harus segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum,"tegas Mega".

Mega juga menjelaskan, bahwa lahan yang akan dilaksanakan constatering dan eksekusi bukanlah lahan milik masyarakat, area lahan tersebut merupakan kawasan perizinan dari PT DSI berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998.

Sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan di atas kawasan perizinan tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan amar putusan tersebut.

Mega Mahardika, SH, juga memaparkan bahwa perkara antara Indriyani mok lawan PT DSI dan PT Karya Dayun adalah perkara bantahan terhadap sita eksekusi, sebagaimana perkara nomor 60/Pdt.Bth/2021 bukan perkara perselisihan perburuhan, sengketa konsumen atau perkara lingkungan hidup.

Sehingga berita tentang "DPP LSM Perisai Riau" selaku pemegang kuasa dari Indriyani Mok CS telah yang telah mengirimkan surat keberatan ke PN Siak sebanyak dua kali yakni pada Senin, 25 Juli 2022 dan pada Jum'at 29 Juli 2022, tidak dalam kapasitas untuk itu.

Pengurus LSM dapat menjadi kuasa hukum sebatas pada perkara perselisihan perburuhan, sengketa konsumen, dan perkara lingkungan hidup, untuk itu Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak perlu menanggapi surat keberatan yang disampaikan oleh DPP LSM Perisai Riau untuk menghindari agar permasalahan tidak semakin meluas, paparnya.

Dia menjelaskan, bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2011/PTUN Pbr tanggal 23 April 2012 gugatan PT DSI dikabulkan untuk sebagian. Kemudian dengan putusan tingkat banding Nomor 101/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 11 September 2012 putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah itu, dengan putusan tingkat kasasi Nomor 33 K/TUN/2013 tanggal 26 Maret 2013 permohonan kasasi ditolak, yang artinya gugatan asal tetap dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Terakhir dengan putusan peninjauan kembali nomor 198 PK/TUN/2016 tanggal 12 Januari 2017 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali, yang artinya gugatan asal tetap dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Artinya tidak ada putusan yang membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 yang merupakan kawasan perizinan dari PT. Duta Swakarya Indah (PT.DSI) dan merupakan objek eksekusi berupa lahan/tanah seluas kurang lebih 1.300 Ha, tutur Humas PN Siak "Mega Mahardika, SH."

Masih papar Mega, terkait surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tanggal 23 November 2016 yang menyatakan “Lahan PT Karya Dayun yang akan dilaksanakan sita eksekusi sampai saat ini belum ada terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Sehingga objek yang akan diukur tidak jelas.

"Sebagaimana tercantum dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berbunyi, menyatakan bahwa lahan/tanah objek perkara seluas 1.300 Ha yang terletak di Km.8 Desa Dayun adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT DSI (Penggugat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998.

Sehingga objek sita eksekusi tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak atas nama PT Karya Dayun dan semakin mempertegas bahwa objek tersebut merupakan kawasan perizinan PT DSI,"tuturnya.

Oleh karena itu dia mengharapkan, tidak ada penafsiran terhadap putusan pengadilan atau Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pelaksaan eksekusi tersebut, maka pihak-pihak yang dimaksud dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada pokoknya menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang," Tegas Mega Mahardika, SH." (Wartawan Wiwin Hendra)

Atas Permohonan PT DSI
“PN Siak Sri Indrapura” Akan Laksanakan Eksekusi Lahan Seluas 1.300 Hektar

Berita Terkait

Ahmad Haerudin untung,Resmi Pimpin Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu( PSIB)di Kabupaten Bebde Seguguk, OKI

AKBP Wahyu Endrajaya Serahkan Satu Ekor Hewan Kurban Kepada Ketua MUI Labuhanbatu

Advokat Rikha Permatasari Konsisten Kawal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Penyidik, Polda Jatim Terbitkan Undangan Klarifikasi

Kapolda Sumut Serahkan Sapi Kurban 600 Kg ke Persulukan Serambi Babussalam Simalungun

Berita Terbaru

Ahmad Haerudin untung,Resmi Pimpin Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu( PSIB)di Kabupaten Bebde Seguguk, OKI

21 Hari Ops Antik Toba,Polres Siantar Ungkap 18 KasusJaringan Narkoba Dan 29 Tersangka Dibekuk

Press Release Operasi Antik Toba 2026 Polres Labuhanbatu, Ungkap 81 Kasus Narkoba dan Amankan 96 Tersangka

Ketua PWI Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ies Fanny Sebagai Ketua Portina Labuhanbatu

Pimred Nusantara Netizen.News Ajak Publik Kokohkan Nilai Pancasila di Hari Lahirnya 1 Juni 2026

Rikha Permata Sari Desak APH Tuntaskan Kasus Dugaan Kriminalisasi Terhadap Teguh Riyanto

GP2SS Soroti Anggaran Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati PALI Senilai Rp6 Miliar

Polsek Bilah Hilir Ungkap Kasus Kepemilikan Ganja, Seorang Pemuda Diamankan

Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumsel Soroti Jalan Rusak di Empat Lawang, Desak Bupati Turun Tangan

KONI Labuhanbatu Gelar Coaching Clinic Pelatih, Perkuat Persiapan Menuju Porprovsu 2026.

Intervensi Politik Bobby Nasution–Wesly Silalahi atau Sekadar Pencitraan? KPKM RI Pertanyakan Tindak Lanjut SMAN 5 Pematangsiantar

Praperadilan Tersangka AA Kasus Pelemparan Kaca Mobil Ditolak PN Rantauprapat, Kasat Reskrim:”Semua Sesuai SOP”