Sumsel, Nusnet.news- Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menyoroti dugaan adanya penjabat (Pj) kepala daerah di Sumatera Selatan yang terlibat dalam politik praktis.
“Saya dapat laporan dari masyarakat, katanya dapat arahan dari Pj bupati di salah satu kabupaten di Sumsel untuk memilih calon legislatif tertentu bahkan diduga menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan bawahannya seperti kepala dinas, camat sampai kepala desa agar memenangkan calon legislatif tersebut” kata Harda dalam keterangannya, Sabtu (16/9/2023).
Menurutnya, Pj bupati itu adalah birokrat yang tidak boleh bersentuhan dengan politik praktis.
“Penjabat kepala daerah itu beda dengan pejabat sebenarnya yang diusung oleh partai politik. mereka itu birokrat yang dilarang terlibat dalam kepentingan politik tertentu apalagi sampai mengarahkan masyarakat untuk memilih calon legislatif,” ungkapnya.
Harda menjelaskan tentang bahaya keterlibatan Pj kepala daerah yang akan memberikan dampak tidak sehatnya demokrasi di Indonesia.
