“Sekalipun beda namun Penjabat kepala daerah kewenangannya hampir sama dengan pejabat sebenarnya, punya kuasa dan perangkat sampai bawah dan kalau disalah gunakan untuk kepentingan politik maka pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan sangat tercederai dan tidak sehat lagi kontestasinya,” tuturnya.
Maka dari itu, Harda meminta Pj kepala daerah yang ada di Sumsel untuk bekerja profesional untuk melayani masyarakat dan jangan sampai terlibat politik praktis.
“Pj kepala daerah di Sumsel jangan sekali-kali cawe-cawe soal politik praktis. Fokus saja untuk membangun dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, Harda menuturkan akan terus memonetor semua aktifitas Pj bupati yang diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon legislatif dan akan melaporkan ke Kemendagri jika kemudian hari tetap ada laporan yang sama dari masyarakat.
“Kalau tidak stop, saya akan laporkan Pj bupati itu ke Kemendagri,” tandasnya.
Sebagai informasi, Kemendagri telah memecat kurang lebih 7 Pj kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang sudah dilantik karena diketahui terlibat dalam politik praktis.[M.TAHAN]
