Program Hanpang Desa Aek Goti Diduga Menjadi Ladang Korupsi

Labusel,Aek Goti,Nusnet.news- Dari hasil investigasi, banyak ditemukan fakta yang mendukung munculnya dugaan Korupsi pada anggaran belanja program ketahanan pangan (Hanpang) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersumber dari dana desa tahun 2022.

Diantaranya ketidak sesuaian antara judul Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan barang yang di realisasikan, diantaranya judul "Pengadaan Bibit Hewani Jenis Lembu" dengan realisasi harga pengadaan yang tidak sesuai.

Tercatat dalam dokumen milik desa Aek Goti (Perubahan RAB) tahun anggaran 2022, pengadaan satu ekor bibit lembu mencapai harga fantastis hingga 11 juta rupiah. Dari harga ini dipastikan ada dugaan markup harga dalam pengadaan barang tersebut.

Didapat informasi dari peternak yang enggan diaebutkan namanya bahwa harga pasaran bibit hewan lembu berkisar antara Rp.4,5 juta sampai dengan Rp.6,5 juta/ekor. Dari harga diatas didapati ada selisih harga antara Rp.4,5 juta sampai dengan Rp.6,5 juta/ekor antara harga pengadaan program ketahanan pangan dengan harga pasar di lapangan.

Dari perhitungan diatas, diduga terjadi markup pengadaan lembu ketahanan pangan desa Aek Goti yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.81 juta sampai dengan Rp.117 juta.

Selain itu tercatat dalam RAB sebelum perubahan biaya untuk sewa lahan kandang Rp.8,640 juta per tahun untuk 18 ekor lembu atau setara dengan Rp.40 ribu/ekor/bulan, menjadi Rp.5,4 juta per 3 bulan untuk 18 ekor lembu atau setara dengan Rp.100 ribu/ekor/bulan.

Dari perhitungan diatas didapati ada kenaikan sewa kandang sampai dengan 150%/ekor atau setara dengan Rp.60,000/ekor/bulan. Kenaikan nilai sewa mencapai 150% sangat tidak wajar dan diduga ada indikasi pembengkakan (markup).

Sementara upah angon ternak yang semula Rp.75 ribu/ekor setiap bulan selama 12 bulan menjadi Rp.100 ribu/ekor/bulan selama tiga bulan. Didapati ada kenaikan upah mencapai 33,3% atau setara dengan Rp.25,000/ekor/bulan. Mirisnya, dari investigasi Tim Media Nusantara Netizen di lapangan pada hari Jumat (3/2/2023) didapat informasi bahwa pekerja angon terhitung sejak bulan November tahun 2022 hingga Pebruari 2023 baru menerima gaji sebesar Rp.1,8 juta dari 18 ekor lembu yang di jaganya dan biaya pembuatan kandang sebesar Rp.800 ribu.

Tidak hanya disitu, informasi lain digali sejak pengadaan program yang seharusnya milik masyarakat tersebut Ketua BPD Desa Aek Goti Ahmad Rojali Siregar mengaku tidak tahu menahu terkait perealisasian anggaran tersebut.

" Tidak tahu saya, kapan lembu itu turun, dimana dan siapa yang memelihara, apalagi realisasinya, karena PJ. Kades tidak melibatkan kami dalam perealisasian tersebut" ujarnya ketika ditemui awak media. Aek Goti, Jumat (3/2/2023).

Namun pernyataan ketua BPD tersebut saat ini menjadi kontroversi di masyarakat, diduga oknum Ketua BPD sebenarnya mengetahui tentang anggaran dimaksud. Karena segala bentuk penganggaran melalui meja BPD dan memerlukan tanda tangan Ketua BPD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, BPD adalah salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepada desa.

Tidak berhenti disitu, menurut informasi yang beredar bahwa SPJ pembelanjaan juga belum di tandatangani TPK, konon TPK tidak berani menandatanganinya karena sudah menjadi gejolak di desa lain yang mana pengadaan hanpang ini menjadi sorotan dan salah satu program ketahanan pangan yang dilaksanakan di salah satu desa kecamatan Silangkitang sedang diproses Aparat Pengawas Internal Pemerintah Labusel.

Dari isu dilapangan, PJ. Kepala Desa Aek Goti berinisial S, diduga ada intervensi dalam menentukan TPK hanpang dengan cara memaksa salah satu kaur desa untuk bersedia menjadi TPK Ketahanan Pangan Hewan Lembu.

Informasi lain juga menyebutkan, dalam pembelanjaan PJ Kades tidak melibatkan TPK, dan PJ Kades diduga memberikan aliran dana sebesar 30% kepada pihak ketiga.(R2/red)

Program Hanpang Desa Aek Goti Diduga Menjadi Ladang Korupsi

Berita Terkait

Rikha Permata Sari Desak APH Tuntaskan Kasus Dugaan Kriminalisasi Terhadap Teguh Riyanto

GP2SS Soroti Anggaran Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati PALI Senilai Rp6 Miliar

AKP Irwanta Sembiring SH MH, Perang Terhadap Narkoba Bukan Selogan ,Tetapi Langkah Nyata

Konsultan Hukum KPKM-RI Soroti Pangulu Nagori Sejahtera Diduga Hambat Pemasangan Tiang Optik PT Link Net

Berita Terbaru

Ahmad Haerudin untung,Resmi Pimpin Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu( PSIB)di Kabupaten Bebde Seguguk, OKI

21 Hari Ops Antik Toba,Polres Siantar Ungkap 18 KasusJaringan Narkoba Dan 29 Tersangka Dibekuk

Press Release Operasi Antik Toba 2026 Polres Labuhanbatu, Ungkap 81 Kasus Narkoba dan Amankan 96 Tersangka

Ketua PWI Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ies Fanny Sebagai Ketua Portina Labuhanbatu

Pimred Nusantara Netizen.News Ajak Publik Kokohkan Nilai Pancasila di Hari Lahirnya 1 Juni 2026

Rikha Permata Sari Desak APH Tuntaskan Kasus Dugaan Kriminalisasi Terhadap Teguh Riyanto

GP2SS Soroti Anggaran Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati PALI Senilai Rp6 Miliar

Polsek Bilah Hilir Ungkap Kasus Kepemilikan Ganja, Seorang Pemuda Diamankan

Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumsel Soroti Jalan Rusak di Empat Lawang, Desak Bupati Turun Tangan

KONI Labuhanbatu Gelar Coaching Clinic Pelatih, Perkuat Persiapan Menuju Porprovsu 2026.

Intervensi Politik Bobby Nasution–Wesly Silalahi atau Sekadar Pencitraan? KPKM RI Pertanyakan Tindak Lanjut SMAN 5 Pematangsiantar

Praperadilan Tersangka AA Kasus Pelemparan Kaca Mobil Ditolak PN Rantauprapat, Kasat Reskrim:”Semua Sesuai SOP”