Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi program MBG yang menggunakan anggaran negara.
“Program MBG adalah program publik. Karena menggunakan uang negara, masyarakat bukan hanya berhak mengetahui jumlah anggarannya, tetapi juga bagaimana uang tersebut dibelanjakan dan siapa yang menerima manfaatnya,” ujar pengamat.
BGN Diminta Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Anggaran
Dengan adanya rencana penerbitan Peraturan Kepala BGN mengenai skema insentif baru, pengamat meminta regulasi tersebut tidak hanya mengubah pola pembagian dari flat menjadi berbasis jumlah porsi.
Regulasi baru harus memastikan tidak terjadi double funding atau pembiayaan ganda terhadap komponen biaya yang sama.
BGN juga dinilai perlu melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan insentif selama ini, termasuk membandingkan biaya aktual setiap SPPG dengan anggaran yang telah diterima.
Jika hasil audit menunjukkan bahwa insentif tambahan memang tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara, maka penghentian insentif dinilai menjadi pilihan yang lebih rasional.
