Kejari Aceh Utara Hentikan 5 Perkara TPU Berdasarkan Restorative Justice

Foto : Pemaparan penghentian lima perkara TPU berdasarkan RJ terhadap 5 kasus yang diajukan ke Kejati Aceh. (Foto/Say)

NusantaraNetizen-Aceh Utara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara menghentikan lima perkara tindak pidana umum (TPU) berdasarkan restorative justice (RJ) terhadap sejumlah perkara yang diajukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Dr Diah Ayu HL Iswara Akbari didampingi Kasi Intel, Arif Kadarman SH serta Kasi Pidum, Yudhi Permana SH MH di ruang kerjanya, Rabu (15/12/2021).

"Alhamdulillah, pada proses perdana kami sudah dapat menghentikan penuntutan lima perkara pidana umum dengan proses restorative justice sesuai aturan yang berlaku," ungkap Diah Ayu.

Katanya, dalam kategori Kejari tipe A, Kejari Aceh Utara sendiri mendapatkan peringkat ke-3 dari kesatuan kerja Kejari seluruh Indonesia dalam menerapkan restorative justice yang dinilai pimpinan di Kejaksaan Agung RI sekaligus pertama kali terjadi di Aceh Utara.

Ditambah Diah Ayu, untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah mengeluarkan lima perkara yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena persoalan tersebutdapat diselesaikan di luar proses persidangan setelah kedua pihak sepakat berdamai.

Lebih jauh diujarkannya, keadilan restoratif atau restorative justice adalah upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban sesuai Peraturan Jaksa Agung (Perja) No 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan RJ.

"Sesuai pasal 1 angka (1) keadilan Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan," terangnya.

Diah Ayu menyebutkan, lima perkara yang diselesaikan menggunakan metode RJ dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara tersebut antara lain, kasus penganiayaan binatang ternak dengan melanggar pasal 302 KUHP yang di RJ kan tanggal 10-11-2021 di Kejati Aceh dengan syarat membayar ganti rugi sebesar Rp 1.500.000 dengan jaksa fasilitator Erning Kosasih SH dan jaksa Simon SH MH.

Selanjutnya, perkara penadahan hasil curian dengan melanggar pasal 480 KUHP membayar ganti rugi Rp 1.500.000 dengan jaksa fasilitatornya Yudhi Permana SH MH dan jaksa Harri Citra Kesuma SH.

Setelah itu, penganiayaan melanggar pasal 351 KUHP dengan RJ tanpa syarat yang mana jaksa fasilitatornya adalah Erning Kosasih SH dan Jaksa Simon SH MH, penganiayaan melanggar pasal 351 KUHP dengan RJ tanpa syarat jaksa fasilitatornya Yudhi Permana SH MH dan Jaksa Harri Citra Kesuma SH.

Terakhir, kasus pengelapan melanggar pasal 372 KUHP dengan RJ tanpa syarat yang mana jaksa Fasilitatornya adalah Jaksa Muliadi SH MH dan Jaksa Simon, SH MH.

Menurutnya, Restorative Justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan, dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dilaksanakan sesuai Peraturan Jaksa Agung (Perja) No 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Namun kata Dr Diah Ayu, tidak semua kasus tindak pidana umum dapat atau bisa di proses secara RJ, karena syaratnya ada yaitu harus sudah berdamai antara tersangka dengan saksi korban atau pihak korban.

Selain itu, perbuatan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, kerugian yang dialami pihak korban tidak melebihi Rp 2.500.000, namun yang terpenting dalam proses RJ itu adalah perdamaian antara para pihak.

Lebih jauh dipaparkan Dr Diah Ayu hal tersebut dilihat dari perkara yang ditangani pihak Kejari Aceh Utara sudah sesuai dengan Perja Nomor 15 tahun 2020 dengan syarat tertentu.

"Seperti yang telah disetujui oleh Jam Pidum yang diajukan kepada Kajati Aceh untuk mendapatkan persetujuan, maka Jam Pidum akan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan dan hati nurani," jelasnya. (Say)

Kejari Aceh Utara Hentikan 5 Perkara TPU Berdasarkan Restorative Justice

Berita Terkait

Diduga pHk Sepihak Setelah 13,5 Tahun Mengabdi, Eks Branch Manager BTPN Syariah Tempuh Jalur Hukum

Kejari Simalungun Gelar Entry Meeting Pendampingan Dan Program Jaga Desa

Ahmad Haerudin untung,Resmi Pimpin Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu( PSIB)di Kabupaten Bebde Seguguk, OKI

Rikha Permata Sari Desak APH Tuntaskan Kasus Dugaan Kriminalisasi Terhadap Teguh Riyanto

Berita Terbaru

Diduga pHk Sepihak Setelah 13,5 Tahun Mengabdi, Eks Branch Manager BTPN Syariah Tempuh Jalur Hukum

Kejari Simalungun Gelar Entry Meeting Pendampingan Dan Program Jaga Desa

Ahmad Haerudin untung,Resmi Pimpin Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu( PSIB)di Kabupaten Bebde Seguguk, OKI

21 Hari Ops Antik Toba,Polres Siantar Ungkap 18 KasusJaringan Narkoba Dan 29 Tersangka Dibekuk

Press Release Operasi Antik Toba 2026 Polres Labuhanbatu, Ungkap 81 Kasus Narkoba dan Amankan 96 Tersangka

Ketua PWI Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ies Fanny Sebagai Ketua Portina Labuhanbatu

Pimred Nusantara Netizen.News Ajak Publik Kokohkan Nilai Pancasila di Hari Lahirnya 1 Juni 2026

Rikha Permata Sari Desak APH Tuntaskan Kasus Dugaan Kriminalisasi Terhadap Teguh Riyanto

GP2SS Soroti Anggaran Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati PALI Senilai Rp6 Miliar

Polsek Bilah Hilir Ungkap Kasus Kepemilikan Ganja, Seorang Pemuda Diamankan

Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumsel Soroti Jalan Rusak di Empat Lawang, Desak Bupati Turun Tangan

KONI Labuhanbatu Gelar Coaching Clinic Pelatih, Perkuat Persiapan Menuju Porprovsu 2026.