Dalam pernyataannya, Achik juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, di antaranya meminta Bupati segera turun langsung melihat kondisi jalan yang rusak parah, memastikan anggaran perbaikan jalan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, serta memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dibanding proyek-proyek seremonial.
Selain itu, Ketua GP2SS juga meminta agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan rakyat.
Disini juga menampilkan kondisi jalan berlubang dan berlumpur yang disebut telah menghambat aktivitas warga, mulai dari akses pendidikan, distribusi hasil pertanian, hingga pelayanan kesehatan. Warga disebut harus berjibaku memperbaiki jalan secara swadaya demi menjaga akses transportasi tetap bisa dilalui.
Di akhir pernyataannya, Ketua GP2SS menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap pemerintah, namun menolak pembiaran terhadap penderitaan rakyat.
“Kami tidak anti pemerintah, tapi kami anti pembiaran. Sudah saatnya pemimpin mendengar dan hadir di tengah masyarakat, bukan hanya datang saat seremoni,” tutup Achik.(M.Tahan)
