“Kalau hari ini ditertibkan lalu besok dibiarkan lagi, itu bukan penegakan aturan. Itu hanya panggung sandiwara yang terus diputar untuk meredam kemarahan rakyat,” ujar warga dengan nada keras.
Meski menginginkan ketegasan, masyarakat tetap meminta pendekatan yang manusiawi terhadap pedagang kecil. Warga berharap pemerintah juga menghadirkan solusi nyata seperti relokasi yang layak, pembinaan usaha, dan penataan zona dagang agar ketertiban dan kebutuhan ekonomi masyarakat dapat berjalan seimbang.
Namun warga menegaskan bahwa pendekatan humanis tidak boleh dijadikan tameng untuk membiarkan pelanggaran terus berlangsung tanpa batas.
“Jangan jadikan alasan kemanusiaan untuk membiarkan kekacauan terus terjadi. Pemerintah harus mampu menata tanpa takut terhadap tekanan siapa pun,” ujar warga.
Kini sorotan masyarakat tertuju penuh kepada langkah pemerintah Kota Tangerang pada Senin, 25 Mei 2026. Penertiban ini dianggap menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah dalam membuktikan apakah aparat benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat atau hanya kembali tunduk pada tekanan lapangan dan kepentingan tertentu.
