Langkah KPKM RI ini didasarkan pada payung hukum yang kuat, termasuk UU Pemerintahan Daerah, UU Keuangan Negara, serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
KPKM RI mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(S.Hadi P)
Pematangsiantar, Nusnet.news– DPD KNPI Kota Pematangsiantar menyoroti dugaan lemahnya pengamanan saat aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Rumah Dinas...
Read moreTebingtinggi, Nusnet.news-;Polemik pelayanan di Klinik Djohan Kota Tebingtinggi yang viral di berbagai platform media sosial dan media online dinilai berpotensi...
Read moreSimalungun, Nusnet.news- Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Bidang Tindak Pidana Umum melaksanakan penerimaan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dalam...
Read moreSimalungun, Nusnet.news— Kepala SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, Warkum, S.Pd., M.Si., akhirnya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di sejumlah media...
Read more
©2021-2024 Nusnet.news
