Belanja Bagi Hasil (Rp 3,55 Triliun): Nilai yang sangat fantastis ini menjadi sorotan karena mekanisme penyaluran dan daftar penerima yang dianggap tidak terbuka kepada publik.
Selisih PAD (Rp 732,7 Miliar): Terdapat ketidaksesuaian angka dari target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan, yang mengindikasikan adanya potensi kebocoran penerimaan daerah.
Penyertaan Modal (Rp 50 Miliar): Tercatat tidak terealisasi sama sekali, sehingga memunculkan dugaan adanya anggaran formalitas atau perencanaan yang manipulatif.
Bantuan Sosial (Rp 14,8 Miliar): Anggaran ini diawasi ketat karena kerentanannya dipolitisasi dan risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Ancaman Jalur Hukum
Hunter D. Samosir menyatakan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu selama 7 hari kerja bagi Pemprov Sumut untuk memberikan jawaban resmi.
Jika tidak ada klarifikasi yang memadai, KPKM RI siap membawa temuan ini ke ranah hukum. ”Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami sedang menjalankan kewajiban moral untuk menjaga uang rakyat. Jika ada indikasi korupsi, kami akan kawal sampai ke meja hukum,” pungkasnya.
