“Dalam negara hukum, setiap keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) wajib tunduk pada asas legalitas dan prinsip pemerintahan yang baik. Proses persidangan ini adalah ruang objektif untuk menguji apakah keputusan Gubernur tersebut sudah sesuai prosedur atau justru melampaui kewenangan,” tegas Muslimin Akbar.
Sorotan Tajam: Penegakan Sistem Merit ASN
Hantaman utama dari gugatan KPKM RI ini terletak pada kepastian hukum manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). KPKM RI menilai adanya potensi pengabaian regulasi dalam penerapan sistem merit yang mencederai profesionalisme birokrasi di Sumatera Utara.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi.
“Kami memandang proses ini sebagai mekanisme konstitusional. KPKM RI akan mengikuti seluruh tahapan dengan itikad baik. Fokus kami adalah memastikan kepastian hukum bagi para ASN agar manajemen pemerintahan tetap berjalan profesional dan proporsional,” ujar Hunter D. Samosir.
