Tuntutan Keadilan
Kelima mantan perangkat nagori tersebut meminta perhatian serius dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi II DPR RI, serta pihak-pihak penegak hukum lainnya agar intervensi dilakukan terhadap Pemkab Simalungun dan aparat di bawahnya yang mengabaikan putusan hukum yang sah.
“Kami hanya minta keadilan ditegakkan. Kalau keputusan pengadilan tidak bisa dijalankan, lalu hukum untuk siapa? Kami minta agar hak kami dipulihkan dan pemerintah jangan tutup mata,” kata Ariando menutup keterangannya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kepala dinas DPMPN Sarimuda Purba, Inspektorat Daerah, maupun Pangulu Nagori Puli Buah Sarmedi. Redaksi akan terus mengawal dan memperbarui perkembangan kasus ini demi keadilan dan kepastian hukum di tingkat nagori.
(S.Hadi Purba)
