Lebih lanjut, ia menambahkan, apabila situasi ini dibiarkan, maka permainan harga dan kelangkaan stok akan terus merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dengan mengalihkan distribusi gas elpiji 3 kg ke BUMG dianggap tepat dan mampu meminimalisir penyelewengan yang terjadi di tingkat pangkalan.
“Kita patut menduga bahwa selama ini ada oknum-oknum pangkalan yang dengan sengaja menahan stok untuk menciptakan kelangkaan, agar harga bisa dimainkan. Kalau memang ini yang terjadi, maka langkah terbaik adalah menyerahkan pengelolaan distribusi gas ke BUMG. Selain lebih transparan, BUMG juga akan lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat karena mereka adalah bagian dari desa itu sendiri,” papar Bahrul dengan tegas.
Ketua Apdesi Bireuen ini berharap pihak pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti usulan ini demi menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat terkait harga dan distribusi gas elpiji subsidi.
“Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas atau harus membeli dengan harga yang tidak masuk akal. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkas nya.
