Hal ini terjadi bukan hanya di Aceh Timur dan Aceh Utara, tetapi dialami juga daerah lain di Aceh, termasuk di wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan distribusi utama. Hal ini diungkapkan Ketua SAPA Fauzan Adami kepada media ini, Senin 7 Oktober 2024.
Ketua SAPA mengkritik keras ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menata distribusi gas elpiji. “Ini bukan lagi masalah kecil, ini adalah persoalan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak! Pj Gubernur Aceh harus segera turun tangan dan mengatasi kekacauan distribusi gas elpiji ini. Sudah terlalu banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh permainan harga dan ketidakadilan distribusi,” ujar Fauzan.
SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.
“Kita harus memastikan bahwa gas subsidi ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dengan BUMG yang mengelola, pangkalan desa bisa mendata dengan jelas siapa saja yang berhak, mulai dari masyarakat kurang mampu, UMKM, hingga usaha mikro di desa. Jangan sampai gas subsidi ini justru dijadikan alat untuk memperkaya segelintir pihak yang bermain di rantai distribusi,” tegasnya.
