Salah satu perwakilan Masri, SP minta Pemerintah Aceh Timur untuk menunda apapun jenis kegiatan pelatihan, anggaran desa harus memperioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat.
Bupati Aceh Timur selaku pengambil kebijakan dan keputusan harus menghentikan dulu kegiatan bimtek atau apapun jenis pelatihan tahun 2022, dana desa harus memperiotaskan terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, ujar Masri.
Selanjutnya Kata Masri, Pemerintah Aceh Timur harus evaluasi terhadap bimtek yang telah di lakukan tahun tahun sebelum nya.
“Sebelum melaksanakan kembali Bimtek, Pemerintah Aceh Timur harus mengevaluasi dulu terhadap pelatihan atau bimtek tahun tahun sebelum nya, sebab sudah banyak dilakukan pelatihan tapi ada dampak perubahan sedikitpun di tingkat desa, baik dalam tata kelola pemerintahan, anggaran maupun persoalan lain nya, contoh nya sudah 6 tahun DD
digulirkan, namun dari 513 Desa di Aceh Timur belum ada satu pun desa yang mandiri yang mampu membuat RAB desa, RPD dan LPJ, bahkan rab desa masih mengupah pada Pendamping Desa(PD).” cetus Masri.
