KNPI juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut secara profesional setiap dugaan tindakan pidana yang terjadi selama aksi, termasuk apabila terdapat oknum yang melakukan pembobolan pagar atau perusakan fasilitas.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan objektif. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan. Tetapi jangan sampai penegakan hukum justru menggeneralisasi seluruh peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai,” ujar Arif.
DPD KNPI juga mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa dan masyarakat Kota Pematangsiantar untuk tetap menjadikan ruang demokrasi sebagai tempat menyampaikan kritik dan aspirasi secara bermartabat.
Sekretaris DPD KNPI Kota Pematangsiantar, Fransisco Sibarani, S.Si., menambahkan bahwa pemuda harus menjadi bagian dari solusi dalam menjaga stabilitas daerah.
“Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Tetapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi tindakan destruktif. Kita ingin Pematangsiantar tetap menjadi kota yang aman, demokratis dan kondusif”, katanya.
