Menurut GIMP juga pemerintah daerah seharusnya lebih fokus menggunakan anggaran daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, persoalan drainase, pembangunan pajak horas, Revitalisasi Stadion Sangnaualuh, Optimalisasi TPA Tanjung pinggir hingga kesejahteraan masyarakat kecil.
“Masih banyak jalan rusak, persoalan banjir, pelayanan publik yang perlu dibenahi, pembangunan pajak horas, revitalisasi stadion Sangnaualuh, optimalisasi TPA kota Pematangsiantar hingga kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius. Maka wajar jika publik mempertanyakan mengapa justru anggaran miliaran rupiah diarahkan untuk pembangunan fasilitas Polda Sumut,” lanjut Indra simarmata
KRJP juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membangun kebijakan yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa APBD dapat digunakan di luar fokus utama kepentingan masyarakat kota Pematangsiantar
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa pemerintah lebih sibuk membangun fasilitas lembaga vertikal dibanding menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakatnya sendiri. Pemerintah harus sensitif terhadap kondisi rakyat,” Ujar Muhammad Dimas Pramana
