“Kita duga kuat para polisi banyak beking bisnis haram ini. Ini adalah masalah serius yang harus mendapatkan tanggapan tegas, karena merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum,” ujarnya.
Rules Gajah menegaskan bahwa kasus seperti yang terjadi pada mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan mantan Kasat Narkoba AKP Maulangi seharusnya menjadi titik tolak bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembersihan internal yang menyeluruh. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengendalian Narkoba yang mengatur sangsi berat bagi siapa saja yang terlibat dalam peredaran dan konsumsi zat adiktif tersebut, termasuk aparatur negara.
Selain itu, ia juga menyebutkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kedisiplinan dan Integritas Pegawai Negara Sipil (KIP) yang mengamanatkan bahwa aparatur yang terbukti melanggar hukum dan etika profesi wajib mendapatkan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahan, termasuk pemecatan tanpa hak pesangon bila diperlukan.
