“UU Narkoba sudah sangat jelas tentang konsekuensi hukum yang harus ditanggung, sedangkan UU KIP juga mengatur standar integritas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparatur negara. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menghindari sangsi yang layak,” jelasnya.
Rules Gajah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan setiap bentuk indikasi keterlibatan aparatur dalam bisnis narkoba. Ia juga mendesak Polri untuk membuka saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan informasi terkait kasus narkoba dan penyalahgunaan wewenang aparatur.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan penegakan hukum dari dalam institusi saja. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengakhiri rantai peredaran narkoba dan membersihkan institusi dari elemen yang tidak bertanggung jawab. Semoga kasus yang terjadi saat ini menjadi momentum untuk perbaikan yang nyata di dalam Polri,” pungkasnya.
(S.Hadi Purba)
