Ormas Badak Banten Adukan PT PP Urban dan Dinkes Ke DPRD Banten Soal RSUD Cilograng.

Lebak,Nusnet.id- Banyaknya permasalahan dalam pembanguan RSUD Cilograng yang dilakukan pembangunannya oleh PT PP Urban, masalah yang terus berlarut larut belum di selesaikan membuat Ormas Badak Banten dan masyarakat peduli pembanguan (MPP) Layangkan surat permohonan Audiensi pada DPRD provinsi Banten yakni ke Komisi V bidang kesehatan, permohonan Audiensi yang dilayangkan Ormas Badak Banten dan MPP tersebut terkait carut marut pembangunan RSUD Cilograng yang belum selesai sampai sekarang, termasuk penyelesaian pada vendor pelaksana kegiatan di RSUD cilograng, Kamis 12/1/2023

Asep Dedi Mulyadi Ketua DPC Badak Banten Bayah menyampaikan pada awak media kami sudah layangkan surat permintaan Audiensi pada ketua komisi V DPRD Banten untuk mempasilitasi pertemuan dengan pihak Dinkes Banten selaku PPK kegiatan RSUD cilograng, juga pihak PT PP urban selaku mencon pembangunan RSUD cilograng, ucapnya.

"Sebelumnya kita pernah Mita Audiensi pada Dinas Kesehatan namun sampai saat ini tidak di tanggapi, kita sekarang meminta pada wakil rakyat yakni DPRD Banten untuk mempasilitasi Audiensi terkait banyak hal permasalahan di pekerjaan RSUD. Cilograng kita tadi sudah sampaikan juga surat tersebut pada setwan juga Ketua komisi V dan meminta waktu hari Senin tanggal 16 Januari 2023 tuk Audiensi nya."

Lanjut Asep Kami dari Badak Banten dan rekan MPP juga Pokjawan sebetulnya Sudah melakukan komunikasi yang baik namun ternyata cuma hanya di PHP saja oleh pihak PT PP Urban, tindakan penyelesaian yang dilakukan pihak PP urban dilihat tak serius hanya mengulur ngulur waktu, Banyak yang akan kita bedah dalam Audiensi nanti dari soal perencanaan pembangunan pelaksanaan, bahkan mungkin tindak pidana yang di duga dilakukan Pihak pelaksana kegiatan pembanguan. RSUD Cilograng yakini PP urban."

Saya harap DPRD Banten bisa mempasilitasi permintaan kami tuk Audiensi dengan pihak Dinas kesehatan dan pihak pelaksana kegiatan. PP Urban Nanti. Pungkas Asep

Hal senada di Sampaikan Dedih selaku masyarakat peduli pembangunan (MPP) Dedih Mengatakan, kita sudah ber surat beberapa Kali untuk melakukan komunikasi, namun cuma hanya di janjikan dan PHP saja penyelesaian dari pihak PP Urban tak jelas, makanya saya dan rekan dari Ormas Badak Banten melayangkan surat tuk Audiensi dengan pihak DPRD Banten dan minta menghadirkan pihak terkait seperti PP urban dan Dinkes Banten,

"Pada hari Selasa kang Hasan juga sudah melakukan komunikasi dan konsultasi pada pihak inspektorat provinsi Banten dan bertemu dengan Kepala inspektorat, saya juga sudah berkomunikasi dengan pak Yuda bidang yang menangani soal dinas kesehatan, ucap Dedih

Kami dari MPP, Ormas Badak Banten dan juga dikawal Pokja wartawan Lebak selatan meminta pihak Wakil rakyat DPRD Banten untuk memberikan waktu dan mempasilitasi kami Audiensi dengan pihak PP urban dan Dinkes Banten agar permasalahan tidak berlarut larut,

Surat sudah sampaikan Ka Hasan ke Setwan DPRD Banten yang diterima pak Seno ka Hasan juga sudah sampaikan surat tersebut ke ketua komisi V DPRD Banten pak Yeremia. Selain pada DPRD surat disampaikan juga pada kepala inspektorat Banten.Dinkes Banten PT PP Urban, Pengawas pembangunan/ Konsultan. Kita akan bedah tuntas semua permasalahan di pembanguan RSUD Cilograng yang berdampak belum selesainya pembangunan baik itu soal lemahnya perencanaan dan analisa yang kurang matang juga pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan banyak masalah baik di pembangunan maupun soal pembayaran pada para pengusaha lokal yang belum di selesaikan yang berlarut larut tak selesai sampai sekarang." Ucap Dedih

Saya harap ini bisa di kelirkan nanti saat Audiensi dengan DPRD Banten, Dinkes, dan juga pihak PP urban karena kalo ini tak selesai kita akan adukan permasalahan ini ke Aparat Penegak Hukum {APH) baik itu. Kejati Banten atau Polda Banten bahkan Ke BPK, dan KPK, tegas dedih

Ditempat terpisah Ade PK Ketua Pokja Wartawan Lebak selatan menambahkan PT PP urban ini seolah kebal hukum sehingga mengabaikan permasalahan yang ada di pembanguan RSUD cilograng, padahal jelas pembanguan itu banyak masalah baik di pelaksanaan pembangunan maupun soal pembayaran kami mempunyai bukti bukti yang nantinya aka kami sampaikan pada DPRD Banten tegas Ade,

Bukti yang kami miliki akan kami buka nanti di saat Audiensi dengan dewan tentunya dengan harapan pihak PP urban bisa menyelesaikan permasalahan yang ada tapi bila mereka tak bisa menyelesaikan masalahnya, rekan kami dari MPP dan Ormas Badak Banten akan bawa masalah ini ke APH, dan kami Pokjawan akan mengawalnya sampai tuntas pungkas Ade (Riki/hs/Rhm)

Ormas Badak Banten Adukan PT PP Urban dan Dinkes Ke DPRD Banten Soal RSUD Cilograng.

Berita Terkait

KNPI Siantar Beri Waktu 1×24 Jam, Desak Polisi Usut Dugaan Penerobosan Pagar Rumah Dinas Wali Kota

Reputasi Klinik Djohan Tebingtinggi Dipertaruhkan Usai Viralnya Dugaan Malprosedural Oknum Perawat

Kejari Simalungun Terima Tersangka Dan Barang Bukti Perkara KSDAHE

Warkum, S.Pd., M.Si. Buka Suara: Bantah Hina Pers, Tegaskan Polemik Harus Dilihat Secara Utuh

Berita Terbaru

Bupati Dan Wabup Labuhanbatu Hadiri Pelantikan BMPS Periode 2026-2030, Dorong Penguatan Pendidikan Swasta

Insentif Operasional Tambahan Dapur MBG Dinilai Perlu Dievaluasi Secara Menyeluruh

Sosialisasi Sarpras Kebun Sawit, Mengetahui Pentingnya Kepastian Hukum Atas Tanah

Bupati Labuhanbatu Hadiri Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia Ke-81

Bupati Maya Hasmita Dorong Siswa Tunas Karya Unggul Berani Bermimpi dan Raih Masa Depan Gemilang

Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 Siap Digelar, Lintasan Balapan Disempurnakan

KPKM-RI Apresiasi Jejak Pengabdian, Sambut Amanah Baru AKBP Marganda Aritonang dan AKBP Sah Udur Sitinjak

KPKM-RI dan Satres Narkoba Simalungun Bangun Kemitraan untuk Lindungi Generasi dari Bahaya Narkoba

KNPI Siantar Beri Waktu 1×24 Jam, Desak Polisi Usut Dugaan Penerobosan Pagar Rumah Dinas Wali Kota

Dutono Dwijaya Soroti Pelaksanaan Kejurprov Grasstrack Kalbar Putaran 3 di Sirkuit M33, Minta Evaluasi Menyeluruh

Pemerhati Hukum, Desak DPRD Kota Siantar Lebih Aktif dalam Pengawasan Pembangunan Daerah Kota Siantar

DPD. KNPI Pematangsiantar Soroti Lemahnya Pengamanan Aksi Di Rumah Dinas Walu Kota