“Kita mengajak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya integritas dan konsep yang jelas untuk membawa Sumsel menjadi provinsi maju dan sejahtera. Kesadaran seperti ini harus selalu dipupuk, agar masyarakat bisa melihat dengan jernih pemimpin-pemimpin masa depan. Jangan sampai Sumsel dengan 17 Kabupaten dan Kotanya ini dikuasi dinasti,” pungkas Harda.
Sebelumnya, pada Minggu 17 Oktober 2021, ramai pernyataan dari wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dinasti politik merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi, yang mendapat jabatan dari kerabatnya akan melakukan kebiasaan yang sama termasuk melakukan korupsi.
“Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu atau mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada awak media. (M. Tahan)
