Ahyal memaparkan kegiatan yang dari Pokir DPRK yang tak bermanfaat kepada rakyat seperti Festival Toet Apam (Pokir Ketua DPRK), Balap Trail (Wakil Ketua DPRK) hingga dinas luar yang nilainya fantastis mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kita bisa lihat juga, di tengah pandemi ada kegiatan rehab rumah Ketua DPRK yang nilainya mencapai Rp 2,7 miliar dan pengadaan mobil Ketua DPRK yang nilainya mencapai Rp 881 juta.
“Belum lagi kegiatan pasang-pasang foto dewan di baliho yang nilainya miliaran rupiah. Bukankah sangat memprihatinkan, wajarlah jika dikatakan defisit ini disebabkan oleh Pokir DPRK Banda Aceh,”bebernya.
DPRK Banda Aceh, kata Ahyadin, selama ini menunjukkan bahwa mereka sangat ingin hutang Banda Aceh dapat terselesaikan tentunya akan bersedia untuk menghentikan program pokir, hingga fasilitas berlebihan yang selama ini mereka nikmati. ” Sumber anggaran yang disedot untuk Pokir dan sejumlah fasilitas berlebihan DPRK itu kan dari APBK, jadi kalau semua itu dihentikan demi menyelamatkan keuangan daerah tentunya adalah cara paling efektif untuk membantu Pj Walikota untuk mengstabilkan kondisi keuangan, itu jika DPRK memang komit dan ingin membantu menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
