Pj Walikota Banda Aceh Disarankan Harus Berani Hentikan Pokir dan Kurangi Anggaran Rutin DPRK

Pihaknya menghimbau para wakil rakyat untuk lebih realistis dan evaluasi diri. “Utang kampanye bukan tanggung jawab negara, kalaupun masih ada yang tersangkut utang kampanye itu jadi penyelesaiannya urusan pribadi bukan tanggung jawab Pj Walikota. Insya Allah jika semua pihak mau menahan diri untuk tidak berpoya-poya menyedot uang daerah, persoalah stabilitas keuangan akan kembali membaik ke depan di Kota Banda Aceh. Jika anggaran Pokir DPRK tahun ini ditiadakan, dan anggaran fasilitas dikurangi maka insya Allah anggaran 28 M yang katanya masih hutang karena target PAD tak tercapai itu sangat mudah untuk ditutupi, jika tidak maka para wakil rakyat hanya berkoar tapi tetap ngotot menyedot anggaran daerah semata. Apalagi banyak anggaran pokir itu tak jelas manfaat bagi rakyat seperti contoh yang disebutkan. Disini nyali Walikota akan diuji,” ujarnya. (Asmar Endi./Wiwin Hendra)