“Jika memang seluruh kegiatan telah sesuai aturan, silahkan buka dan tunjukkan dokumen perencanaannya sesuai teknis rekap progress dokumen rencana pengelolaan jangka Panjang (RPJP) KK. Namun apabila ditemukan pelanggaran, haruslah ada pertanggungjawaban hukum. Kawasan konservasi bukan ruang bebas bagi siapa pun untuk melakukan pekerjaan tanpa dasar hukum yang jelas,” lanjutnya.
DPN BAKUMKU SOROTI POTENSI PEMBIARAN DAN KELALAIAN PEJABAT
DPN BAKUMKU juga menyoroti aspek pertanggungjawaban pejabat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Pasal 27 mengatur kewajiban pejabat untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya apabila mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang disebutkan di dalamnya.
Sementara itu, Pasal 28 huruf g dan h mengatur larangan bagi pejabat melakukan pembiaran secara sengaja maupun lalai dalam melaksanakan tugas. Bahkan, Pasal 106 mengatur ancaman pidana terhadap pejabat yang terbukti melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf h.




