Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Hukum dan Lingkungan (DPN BAKUMKU), Dapot Hasiholan Purba, S.H, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi Faisal Simangunsong, SP, M.Si melalui telepon WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai hubungan hukum terkait perkara yang sudah terdaftar dan masih berjalan dengan kaitan dasar kegiatan. Akan tetapi, sebahagian pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang memadai sebelum komunikasi dengan faisal terhenti secara tiba – tiba, Rabu 18 November 2026.
Menurut DPN BAKUMKU, kegiatan di kawasan konservasi wajib mengacu pada fungsi kawasan, rencana pengelolaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penggunaan ekskavator perlu diperiksa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024, PP Nomor 28 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta ketentuan administrasi pemerintahan, karena yang memberikan izin terhadap alat berat adalah Menteri.
Hal tersebut, DPN BAKUMKU juga menyoroti kemungkinan adanya persoalan pertanggungjawaban terhadap dugaan kelalaian pejabat, dugaan kerugian keuangan negara, dan perubahan landscape atau bentuk alam. Apabila ditemukan bukti perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pidana dan mengakibatkan kerugian negara, cenderung terindikasi kena pasal pidana tentang kelalaian pejabat sesuai pasal 26 atau 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP patut diuji oleh aparat penegak hukum di wilayah hukumnya.




