“Jangan sampai ada pembiaran ataupun kelalaian dalam pengawasan kawasan konservasi. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya. Sebab bukan kelalaian tapi kesengajaan, Karena kelalaian pejabatnya terjadi pengerusakan hutan dampak kerusakannya Adalah Pohon ditebang, dan Perubahan LANDSKAPE atau bentang alam, Apabila ditemukan unsur pelanggaran, harus ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum,” tegas Dapot Hasiholan Purba.
JALUR EVAKUASI ATAU PERSOALAN HUKUM?
DPN BAKUMKU desak instansi dan apparat penengak hukum untuk transparansi dokumen dan pemeriksaan aktivitas ekskavator di kawasan konservasi Gunung Sibayak.
Terkait hal tersebut, DPN BAKUMKU selanjutnya menyatakan akan menyurati Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Dirjen KSDAE, DLHK Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Karo guna meminta klarifikasi serta dokumen resmi terkait kegiatan tersebut.
Pihaknya juga mendorong Kejaksaan Negeri Karo dan aparat penegak hukum diwilayah hukum terkait untuk melakukan penelaahan sampai dengan penindakan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.




