Kemudian pengalokasian dana ke salah satu Kabupaten hampir separuh dari dana alokasi bantuan Keuangan tersebut karena diduga Bupatinya kerabat dekat pemberi bantuan Keuangan tersebut.
Penyidik Kortastipitkor Mabes Polri sebaiknya fokus ke BPKAD Provinsi Sumsel karena Monitoring anggaran dan pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana BKBK ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Bendahara Umum Daerah tersebut.
Apakah SK Gubernur Sumsel terkait monitoring penggunaan Bantuan Keuangan tersebut dan pertanggung Jawaban penggunaan anggaran oleh SKPD terkait karena BKBK tidak dalam RKA dinas sehingga dana monitoring tidak di anggarkan.
Di khawatirkan dana BKBK Gubernur Sumsel di pergunakan untuk menutupi devisit anggaran dan membayar hutang Pemda atau diduga terjadi penyalahgunaan anggaran atau salah peruntukan.
Saat ini ada satu perkara di Polda Sumsel diduga terkait BKBK Gubernur Sumsel yaitu perkara dugaan korupsi ganti rugi tanah kolam retensi Simpang Bandara pada tahun 2021.(M.Tahan)
