Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H. saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan prinsip rule of law, equality before the law, dan due process of law. “Aturan main polisi ini tidak melihat ini siapa, terkait tersangka tahapan sudah saya serahkan ke satreskrim, satreskrim sudah saya minta berkordinasi dengan polda Jawa Timur untuk digelar perkara,” ucapnya saat ditemui wartawan di halaman Polresta Banyuwangi Kamis (16/04/2026).
Sebagai penutup, rangkaian fakta hukum yang telah terungkap menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak semata-mata berdiri sebagai sengketa hukum, melainkan telah bergeser pada upaya membangun narasi yang bertentangan dengan realitas hukum yang telah final. Ketika transaksi yang sah, lunas, dan telah memperoleh pengesahan negara justru dipersoalkan kembali melalui klaim sepihak dan langkah-langkah non-yuridis, maka patut diduga terdapat motif lain di luar kerangka penegakan hak. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang sedang berjalan diharapkan mampu menjadi instrumen korektif yang objektif, sekaligus menegaskan bahwa hukum tidak dapat diperalat sebagai alat tekanan, melainkan harus tetap berdiri tegak sebagai penjaga kepastian dan keadilan.(S. Hadi P)
