Padahal kata H Ruslan, anggaran atau uang rakyat yang digelontorkan untuk debat publik tersebut dinilai cukup banyak.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengaudit anggaran KIP Bireuen, baik anggaran untuk debat publik maupun anggaran lainnya,” tegas HRD.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Bupati Bireuen periode 2012-2014, mengajak masyarakat Bireuen untuk memantau dan mengkritik kinerja penyelenggara Pilkada di Bireuen yang dinilai tidak siap, khususnya KIP Bireuen.(Heri)
Page 3 of 3
