Semoga dengan kegiatan ini kita dapat menekan tingkat pelanggaran tindak pidana dan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian personel dan material.
“Untuk itu, penegakan hukum ini menjadi salah satu prioritas, bagaimana membentuk sosok prajurit yang profesional dalam melaksanakan tugas dan mengedepankan hukum sebagai Prajurit TNI,” Jelasnya.
Apalagi ini menjelang acara skla besar skala Nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, yang mana kita telah diarahkan oleh Komando atas yakni Panglima TNI agar menjaga netralisir dalam mendukung demokrasi.
Kami mengharapkan agar segenap prajurit TNI mampu bersikap non-partisan semata untuk menegakkan prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ujarnya.
Maka dari itu untuk menghadapi persoalan masalah diluar apalagi bergesekan dengan masyarakat tentang Pemilu kita harus bijak menghadapinya, dan jangan ambil tindakan atau langkah yang salah sehingga merugikan kita sendiri, oleh karena itu manfaatkan komunikasi dalam menyelesaikan tiap permasalahan,” Tegasnya.
