Serta membicarakan usulan untuk menertibkan lembaga lembaga adat ormas yang ada di Keraton Kesultanan Buton sesuai dengan aturan pemerintah yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan.
Dari hasil pembicaraan rombongan kraton Buton di kraton Solo beliau (Kanjeng pangeran Wiro bumi) akan lakukan komunikasi dengan kesekjenan FKIKN supaya memberikan rekomendasi kedudukan kraton kesultanan Buton untuk diberikan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sultra) dalam hal menjaga dan melestarikan budaya dan pusaka serta tanah adat yang telah di ambil orang yang tidak di kenal dan mengembalikan sesuai status nya .
Kraton kesultanan Buton merupakan salah satu dari gabungan 50 kraton Nusantara yang tergabung dalam FKIKN ( Forum Komunikasi Informasi Kraton Nusantara ) sebagai pilar Negara RI.
Kedatangan rombongan bertujuan untuk meminta keabsahan kedudukan kraton kesultanan Buton sebagai salah satu organisasi kekerabatan kraton Nusantara untuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Tutup Ketua LPAKN RI PROJAMIN Faisal Haris Nasution.
(Wiwin Hendra)
