Jakarta, Nusnet.id- Anggota Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pemerintah dan DPR mencabut demokrasi melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Ninik menilai RKUHP masih mengandung banyak pasal bermasalah terkait kebebasan pers. Menurutnya, pasal-pasal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers dan berpotensi memberangus kebebasan pers.
“Rasanya pemerintah tidak berkomitmen pada demokrasi. Demokrasi yang diperjuangkan, sudah disepakati sebagai salah satu bentuk kita bernegara, pemerintah dan DPR sendiri yang akan mencabutnya,” kata Ninik dalam diskusi daring Aliansi Jurnalis Independen, Senin (5/12).
Ninik berkata kebebasan pers merupakan bentuk demokrasi paling praktis. Ia menyayangkan pemerintah dan DPR menghempaskan demokrasi dengan tak mempedulikan kebebasan pers dalam RKUHP.
Dewan Pers sebelumnya telah menyurati Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RKUHP. Mereka menawarkan gagasan untuk reformasi sejumlah pasal RKUHP demi kebebasan pers dan demokrasi.
“Poin ketiga yang kita sampaikan kepada Presiden, secara substantif RKUHP masih membatasi kemerdekaan pers dan potensi kriminalisasi karya jurnalistik,” ujarnya. Berita ini dilansir CNN.
