Tidak terlepas dari tuntutan, PM. Labusel menuding banyak proyek titipan orang ketiga disetiap desa, seperti pengadaan hewan ternak lembu disetiap desa yang kurang efektif bagi kepentingan masyarakat.
Selain itu, dari amatan PM.Labusel apa yang dilakukan pihak kecamatan silangkitang terkait rekom penggantian dan penempatan PJ Kepala desa syarat kepentingan dan salah kaprah ” Guru dijadikan kades, Bidan dijadikan Kades apa tidak ada yang lebih berkompeten di Silangkitang ini, ada apa”. Orator.
Bagaimana tidak bobrok birokasi di Kecamatan ini jika masih saja dipimpin mereka yang tidak berkompeten.teriak para pengunjuk rasa.
Adapun tujuh tuntutan PM.Labusel yaitu
1, pihak penegak hukum untuk merestorasi upaya pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme.
2, meminta kepada penegak hukum untuk memeriksa seluruh kepala desa di Kecamatan silangkitang.
- Meminta kepada bupati Labuhanbatu Selatan untuk mengganti camat silangkitang.
4, meminta kepada penegak hukum untuk melakukan investigasi dan penyelidikan di seluruh kantor desa di Kecamatan Silangkitang.
5, meminta kepada penegak hukum untuk memeriksa oknum yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara suap menyuap, penggelapan dalam jabatan perbuatan curang benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
6, meminta kepada pimpinan DPRD Labuhanbatu Selatan untuk melakukan rapat dengan pendapat.
7, meminta kepada pimpinan DPRD Labuhanbatu Selatan agar serius dalam menanggapi poin ke-6 dengan melakukan rapat dinamis dengan menyelenggarakan sidang paripurna DPRD untuk mengambil keputusan dengan usulan pemberhentian seluruh kepala desa di Kecamatan silangkitang.
Melihat tuntutan PM Labusel, salah satu masyarakat silangkitang yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa tuntutan orasi tersebut sesuai apa yg dilihat, ” ya itulah yang terjadi, mereka sibuk mengganti kadus, dan honor”, tegasnya.
