Perlu kiranya saya sampaikan di sini, bahwa masalah yang menjadi awal mula dan pokok perkara ini sejak awal adalah OTT yang dilakukan KPK terhadap Eddy Umari dan Herman Mayori ketika terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 270 juta yang sebagaian besarnya berasal dari Suhandy, dimana saat itu Saya sedang berada di Jakarta, sedangkan Eddy Umari dan Herman Mayori berada di Sumatera Selatan.
“Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai terdakwa, saya berharap fakta persidangan dibaca secara utuh, bukan dipotong-potong hanya untuk pembenaran atas dakwaan, fakta persidangan juga seharusnya diungkapkan apa adanya, jangan sampai ada upaya menyembunyikan fakta karena pelanggaran terhadap fakta persidangan bukan hanya sebuah upaya pembunuhan karakter tetapi juga sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia,” pinta Dodi.
Saya memahami bahwa Penuntut Umum adalah seorang ASN yang orientasinya adalah karier dan jabatan. Mungkin bagi seorang Penuntut Umum, berhasil memenjarakan orang adalah suatu prestasi, namun perlu disadari Majelis Hakim yang bijaksana, pada akhirnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum manakala selama proses persidangan sampai penyampaian Nota Pembelaan Pribadi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya menyesal karena tidak mampu mengendalikan perilaku bawahan saya.
