SPKS berharap akan ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pertanian untuk mengubah tata kelola sawit Indonesia serta memperbaiki tata kelola BPDP-KS yang selama ini hanya berpihak kepada segolongan orang tertentu.
“Ini juga menjadi point kami saat bertemu bapak presiden di Istana Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022 untuk pembenahan regulasi dan BPDP-KS. Terimakasih bapak presiden,” tutup Darto.
Sebelumnya, para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi keprihatinan menolak kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Aksi demo tolak larangan ekspor CPO ini dilakukan lebih dari 250 peserta yang digelar serentak di 22 provinsi petani sawit dari seluruh Indonesia.
Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan saat ini dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40-70 persen dari harga penetapan dinas perkebunan dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April lalu, alhasil petani menanggung beban berat akibat pelarangan tersebut.
