“Dampak yang timbul dari konflik SARA ini timbul lah hukum pidana, dan menghindari timbul hukum pidana dengan cara pengetahuan masyarakat,” aku dia.
Kebijkaan pemerintah dlm penanganan konflik sosial, terbit landasan hukum UU No.7 Tahun 2012 tentang Konfilk Sosial, pedoman penanganan konflik sosial tahun 2015 (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota), muara pencegahan terkhir adalah pengadilan, berupa banding, Kasasi dan seterusnya. (Reporter : Juni H)
Singkawang, Nusnet.news- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait peninjauan ulang standar pelayanan publik pada...
Read moreSimalungun, Nusnet.news- Masyarakat Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Simalungun Provinsi Sumatera Utara merasa resah atas pembangunan yang dilaksanakan di Huta...
Read moreKaro, Nusnet.news- Dalam rangka menyelamatkan generasi muda bangsa indonesia dari peredaran gelap narkoba, terkhusus generasi muda di Karo. Salah satu...
Read moreLangkat, Nusnet.news- Komandan Korem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P., mendampingi Pangdam I/Bukit Barisan dalam kegiatan Panen Raya...
Read more
©2021-2024 Nusnet.news
