Kana mengatakan yang perlu di ingat bahwa jabatan ketua KIP dan anggota itu tidak seperti jabatan kepala dinas maka dari itu kita meminta janganlah membuat manuver politik yang tidak ber etika dan tidak mencerminkan penyelenggara pesta demokrasi
Muzakir menjelaskan semua ada aturan dimana salah satu poin persyaratan yang ada pada saat rekrutmen tenaga kontrak PPNPN harus putra putri
berdasarkan KTP yang berdomisili diwilayah Kabupaten tapi aneh kenapa KIP Aceh bisa mengeluarkan Sk untuk PPNPN kepada tenaga Satpam yg berdomisili di wilayah kota lain
Disamping itu juga Kip Aceh juga mengeluarkan SK terhadap salah seorang Security yang juga memiliki Sk kontrak di salah satu rumah sekolah dan seorang lagi merupakan salah satu perangkat Desa di wilayah kota langsa
Kana menilai tingkat independensi Kip /sekretariat KIP ACEH dan Kip /sekretariat Aceh timur patut di pertanyakan karna dugaan kami sudah diatur strategi dengan tidak memperhatikan juknis yang ada
Kana juga mengatakan pelaksanaan rekrutmen tenaga kontrak ini jelas cacat administrasi di samping itu juga pemecatan sepihak yang di lakukan oleh Sekretaris KIP Kabupaten Aceh timur terhadap tenaga kontrak yang telah berkerja lama dan memiliki Sk kontrak belasan tahun tersebut telah berimbas atas kebijakan kejahatan politik yang tidak ber etika cetus Muzakir.
