Nusantara Netizen – Subulussalam
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor RBD Palm Olein, Walikota Subulussalam H. Affan Alfian menyurati Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Subulussalam. Surat itu ditujukan kepada 1. Direktur PT Samudra Sawit Nabati, 2. Direktur PT Global Sawit Semesta, 3. Direktur PT Bangun Sempurna Lestari dan 4. Direktur PT Bumi Daya Agrotamas.
Surat tertanggal 25 April 2022 itu tedapat lima poin penting yang menjadi perhatian seluruh PKS yang ada di Kota Subulussalam.
Berikut isi surat Walikota Subulussalam yang bernomor : 500/257, Perihal : Harga TBS Pasca Pengumuman Presiden Tentang Pelarangan Ekspor RBD Palm Oil.
Sehubungan dengan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein), yang disampaikan oleh Presiden RI pada tanggal 22 April 2022, yang akan diberlakukan pada tanggal 28 April 2022, bersama ini perihsl kami sampaikan beberapa hal sebsgai berikut :
- Terkait dengan kebijakan tersebut pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah menetapkan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak, dengan kisaran penurunan Rp. 300-1.400/Kg, hal tersebut telah menimbulkan keresahan petani kelapa sawit di Kota Subulussalam, hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan Tim penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.1/Permentan/KB.120./2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun.
- Perlu ditegaskan bahwa Crude Palm Oil (CPO) tidak termasuk kedalam produk sawit yang dilarang ekspor, pelarangan ekspor hanya diterapkan kepada RBD Palm Olein (tiga post tarif) (a).1511.90.36 (RBD Palm Olein dalam kemasan berat bersih tidak melibihi 25 Kg, (b) 1511.90.37 (lain – lain, dengan nilai lodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60) (c). 1511.90.38 (lain – lain).
- Menyikapi hal tersebut kami harap saudara untuk tidak menetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pekebun secara sepihak (diluar harga beli yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Aceh).
- Bagi perusahaan yang menetapkan harga diluar yang telah ditentukan oleh Tim penetapan Harga TBS Privinsi Aceh dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 19 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.1/Permentan/KB.120./2018.
- Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Dari pantauan awak media, surat tersebut di tembuskan langsung antara lain : 1. Presiden Repoblik Indonesia di Jakarta, 2. Menteri Pertanian di Jakarta, 3. Gubernur Aceh di Banda Aceh, 4. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Banda Aceh, 5. Ketua Tim Penetapan Harga TBS Aceh di Banda Aceh, 6. Ketua DPRK Subulussalam, 7. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam, 8. Ketua Umum DPP APKASINDO Perjuangan di Jakarta, 9. Ketua DPW APKASINDO Perjuangan Aceh di Banda Aceh, 10. Ketua DPD APKASINDO Perjuangan Kota Subulussalam. (Wartawan Wiwin Hendra)
