Kepala OPD Rohil Diduga Tidak Baik-Baik Saja

Rohil,Nusnet.news- Memasuki era tahun politik 2024 supporting gagasan dan wawasan mempercepat pertumbuhan Roda Kepemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sangatlah lambat, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, sosial, seni pendidikan dan destinasi wisata.

Dalam hal keterlambatan yang dimaksud sebab banyak terjadi dinamika dinamika penuh lika-liku di internal Rokan Hilir terutamanya terjadi dikalangan instansi OPD sendiri, ungkap aktivis muda Amrizal menanggapi persoalan ini. Minggu (07/05/2023)

"Dalam series ini saya mengatakan para kepala OPD tidak baik-baik saja alias banyak bermimpi tuh"ujar salah satu aktivis tersebut.

Kendati demikian terlihat kesehatan daripada Roda Kepemerintahan Rokan Hilir sangatlah lambat, akibat dari pada lemahnya suatu kepemimpinan tanpa ada monitoring dan pengawasan sangat ketat terhadap bawahannya.

Mengutip pendapat aktivis tersebut, Amrizal mengatakan bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terhubung dengan tiga pilar yang menjadi kunci dari pembentukan sebuah kepemerintahan modern, yakni rule of law, democracy, dan good governance.

Berbicara tentang rule of law, sambungnya, maka dapat dimaknai dengan adanya asas legalitas. Dalam praktiknya, hal ini berkaitan dengan keberadaan lembaga peradilan yang bertugas mengawasi lembaga legislatif dan eksekutif jika terjadi diskriminasi di antara keduanya. Kemudian, pilar demokrasi berarti adanya kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Apabila tiga pilar tersebut telah dilaksanakan pada sebuah Kepemerintahan, dapat dikatakan good governance telah tercipta dengan sendirinya.Ingat?sudahkah para kepala OPD mensupport bupati dalam pencapaian visi dan misi” jelas Amrizal

Menjalani pencapaian visi dan misi roda kepemerintahan tentunya butuh support dari kalangan sektor manapun agar percepatan pertumbuhan perekonomian cepat teratasi dengan baik, begitu juga sebagai lembaga pelayanan publik,harus menciptakan kebersinambungan sistem pemerintahan pada tingkat pelayanan maka perlu adanya controlling dan pengawasan terhadap bawahannya.Secara sederhana, jelas Amrizal lembaga pemerintah harus bersifat efisien, efektif, transparan,akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Jelasnya harus seperti itu,tingkatkan profesionalisme dalam memperjuangkan akuntabel,agar setiap kepala OPD tidak melibatkan pemimpinnya dalam penyelesaian suatu perkara. Hal ini dapat dicirikan dari beberapa polemik yang terjadi di internal Rokan Hilir saat menghadapi sebuah perkara, yaitu ada tiga instansi,satu diantaranya instansi yang berperan menaungi pemerintahan desa yakni Dinas PMD akhir akhir ini menjadi perbincangan publik dengan postingan palavatvnews.(Dinas Kominfo Rohil Turun Kedesa, Terkait Persoalan Sikoncang). Wow…….ADA APA DENGAN KADIS PMD?alhasil semua itu pemimpin tertinggi yang menyatakan sikap melalui Diskominfotiks tidak melainkan kepala OPD itu sendiri mempertanggungjawabkannya". ujar Amrizal

Kebersamaan dari pada itu sambung Amrizal "Harusnya kepala PMD lebih memahami UUD KIP nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terkait progress program yang dijalani agar tidak menimbulkan asumsi mangkrak di kalangan masyarakat. Untuk kedepannya saya berharap pemimpin tinggi lebih tegas dan jelas dalam controlling serta pengawasan terhadap bawahannya Sebab, keberpihakan utama pencapaian visi dan misi itu hanya untuk memperjuangkan hak demokrasi rakyat bukan pada pihak yang membuat perkara keterlambatan percepatan pertumbuhan perekonomian pada ranah Rokan Hilir ini"

Dengan demikian, pernyataan dari pada aktivis itu berketujuan membangun jiwa para masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemajuan pertumbuhan perekonomian Rokan Hilir."oleh karna itu, jadikan itu tolak ukur dalam berkehidupan rumah tangga sendiri, support lah pemimpin yang memegang erat bhineka tunggal ika"tutupnya.(Wiwin Hendra/Red)

Kepala OPD Rohil Diduga Tidak Baik-Baik Saja

Berita Terkait

Klarifikasi Polres Labuhanbatu Terkait Dugaan Kesalah Pahaman Salah Satu Awak Media Online Dengan Oknum, Permasalahan Telah Diselesaikan secara Damai

Upacara Pembukaan TMMD Ke-125 TA 2025 Kodim 0209/LB Di Desa Tanjung Medan

Berantas Narkoba Kembali Dibuktikan Kodim 0209/LB Di Labuhanbatu

Launching Program MBG, Dandim : Babinsa Akan Pantau Pelaksanaan Tepat Sasaran

Berita Terbaru

Ahmad Haerudin untung,Resmi Pimpin Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu( PSIB)di Kabupaten Bebde Seguguk, OKI

21 Hari Ops Antik Toba,Polres Siantar Ungkap 18 KasusJaringan Narkoba Dan 29 Tersangka Dibekuk

Press Release Operasi Antik Toba 2026 Polres Labuhanbatu, Ungkap 81 Kasus Narkoba dan Amankan 96 Tersangka

Ketua PWI Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ies Fanny Sebagai Ketua Portina Labuhanbatu

Pimred Nusantara Netizen.News Ajak Publik Kokohkan Nilai Pancasila di Hari Lahirnya 1 Juni 2026

Rikha Permata Sari Desak APH Tuntaskan Kasus Dugaan Kriminalisasi Terhadap Teguh Riyanto

GP2SS Soroti Anggaran Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati PALI Senilai Rp6 Miliar

Polsek Bilah Hilir Ungkap Kasus Kepemilikan Ganja, Seorang Pemuda Diamankan

Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumsel Soroti Jalan Rusak di Empat Lawang, Desak Bupati Turun Tangan

KONI Labuhanbatu Gelar Coaching Clinic Pelatih, Perkuat Persiapan Menuju Porprovsu 2026.

Intervensi Politik Bobby Nasution–Wesly Silalahi atau Sekadar Pencitraan? KPKM RI Pertanyakan Tindak Lanjut SMAN 5 Pematangsiantar

Praperadilan Tersangka AA Kasus Pelemparan Kaca Mobil Ditolak PN Rantauprapat, Kasat Reskrim:”Semua Sesuai SOP”