HMI Cabang Langsa Minta PJ Bupati Aceh Timur Berikan Solusi Kongkrit

Langsa, Nusnet.news- 10 Oktober 2024, Ketua Umum HMI Cab Langsa melalui Wasekum bidang HAM & Lingkungan hidup, Mirza Maulana Mendesak PJ bupati aceh timur untuk dapat memberikan solusi yang solutif bagi masyarakat aceh timur khususnya di kecamatan simpang jernih yang seperti di anak tirikan, baru saja ada berita 2 warga Kecamatan Simpang Jernih desa Melidi hanyut terbawa arus sungai yang menjadi akses satu-satunya menuju 3 gampong yang di pinggiran aceh timur itu, " Sudah puluhan tahun akses jalan menuju melidi, tampor paloh dan tampor bor hanya bisa di akses melalui sungai yang notabene nya tidak bisa di tebak arusnya ucap mirza." Sudah berganti beberapa kali bupati tapi sampai hari ini masalah yang seharusnya menjadi hak yang paling mendasar bagi warga negara indonesia, saya yakin warga melidi, tampor paloh dan tampor bor, Punya banyak permasalahan lain yang bukan hanya akses jalan, tetapi bnyak hal nya seperti kesehatan /pustu, sumber kelistrikan serta hal - hal lain yg menjadi sumber kehidupan bermasyarakat bernegara ini menjadi urgensi yang perlu di perhatika oleh PJ bupati atau bahkan para calon bupati yang akan berkontestasi menjadi bupati definitif ucap mirza. Mirza juga meminta untuk para calon pelayan masyarakat ( BUPATI ) tolong berikan gagasan dan solusi yang konkrit bagi masyarakat aceh timur yang mungkin terlupakan atau di anak tirikan, banyak wilayah aceh timur yang hari ini seperti di anak tirikan oleh pemda aceh timur, Jangan hanya membangun komplek pemerintahan yang aman dan nyaman tapi bangun juga kepekaan yang besar untuk masyarakat aceh timur yang masih tidak mendapatkan hak hak kesejahteraannyaa. Aceh timur masuk kedalam wilayah Kabupaten terluas di Aceh tapi mirisnya menjadi salah satu kabupaten dengan persentase kemiskinan yang cukup parah di bandingkan dengan kota tetangga yaitu langsa. Dibandingkan dengan wilayah lain di Aceh, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota ini berada di urutan 14 dari 23 kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh, Wiilayah lain dengan persentase penduduk miskin di provinsi Aceh dari yang terbesar adalah Kabupaten Aceh Singkil 19 persen dan Kabupaten Pidie 18 persen. Berikut ini daftar persentase penduduk miskin di Aceh pada 2024 yakni : Kabupaten Aceh Singkil 19% Kabupaten Pidie 18% Kabupaten Gayo Lues 18% Kabupaten Pidie Jaya 18% Kabupaten Bener Meriah 18% Kabupaten Simeulue 17% Kabupaten Aceh Barat 17% Kabupaten Nagan Raya 16% Kota Subulussalam 16% Kabupaten Aceh Utara 16% Kabupaten Aceh Barat Daya 15% Kota Sabang 14% Kabupaten Aceh Tengah 14% Kabupaten Aceh Timur 13% Kabupaten Aceh Besar 13% Kabupaten Aceh Jaya 12% Kabupaten Aceh Tamiang 12% Kabupaten Bireuen 12% Kabupaten Aceh Selatan 12% Kabupaten Aceh Tenggara 11% Kota Lhokseumawe 10% Kota Langsa 10% Kota Banda Aceh 6% Sumber : https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e0a46c7fa64d372/13-26-penduduk-di-kabupaten-aceh-timur-masuk-kategori-miskin Hal ini sangat Memperihatinkan padahal aceh timur menjadi salah satu wilayah Kabupaten kota terluas di aceh seharusnya ini menjadi modal utama bagi pemda aceh untuk dapat mensejahterahkan rakyatnya. Hak warga negara Indonesia tercantum dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: Pasal 27 ayat (2): Warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 A: Warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Pasal 28 B: Warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 C: Warga negara berhak mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan. Pasal 29 ayat (2): Warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Pasal 30 ayat (1): Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat (1): Warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Mirza juga mengatakan Dari setiap hak dan kewajiban negara yang tercantum pada UUD 1945 itu pasti ada yang tidak terpenuhi, makanya saya meminta kepada PJ Bupati aceh timur dan kepada calon pelayan masyarakat definitif nantinya fokus saja kepada beberapa pasal yang termuat tentang hak warga negara, karena ketika berpegang teguh pada UUD 1945 seharusnya masyarakat indonesia dan masyarakat aceh timur khususnya bisa hidup sejahtera, Terakhir Ini juga menjadi Acuan dan Referensi kepada Bapak agar terhindarnya gejolak amarah pemuda dan kader HMI Sekawasan cabang Langsa, karena kita ketahui pribahasa mengatakan Vox Populi, Vox Dei (Suara Rakyat ialah Suara Tuhan),”Tutup Mirza.(Wiwin Hendra)

HMI Cabang Langsa Minta PJ Bupati Aceh Timur Berikan Solusi Kongkrit

Berita Terkait

Peringatan HKPN 2026: SWI Kobarkan Semangat Nasionalisme Lewat Pembentangan Bendera Raksasa 1.000 Meter di Boyolali

Pengurusan KTP Dikota Batam Sulit, Disdukcapil Jadi Sorotan Publik

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BARA HATI INDONESIA Audiensi Dengan Kapolres Pematangsiantar

DPD SWI OKI Kawal Puncak Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di Boyolali

Berita Terbaru

Praktisi Hukum Desak Polres Siantar, Tangkap Pelaku Kasus dugaan Pencabulan Anak di Tahun 2025

Polsek Singkawang Timur Berhasil Ungkap Kasus Curanmor, Pelaku Ditangkap di Ketapang

KPU Kota Singkawang Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Standar Pelayanan Publik

Masyarakat Siantar Estate Kab Simalungun Resah: Proyek Rabat Beton Di Kerjakan Asal Jadi

Masyarakat Desak Kasat Narkoba Polres Karo Tangkap Bandar Besar di Duga Bebas Berkeliaran

Rianto, SH., MH Apresiasi Sikap Ketua Dewan Pers dan Ketua Umum PWI yang Mengecam Pernyataan Hotman Paris yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan

Zulfadly Als Bagong Berhasil Ditemukan Satnarkoba Polres Labuhanbatu

Danrem 022/PT Dampingi Pangdam I/BB Ikuti Panen Raya TNI Bersama Presiden RI Secara Video Conference di Langkat

Viral! Praktisi Hukum Desak Polres Siantar Usut tuntas dan Transparan Dugaan Kasus KDRT

Tokoh-Tokoh TOGA Pandiangan Hadiri Pesta Budaya Mengratahi Sulang Marga Solin di Tinada

Ketua DPW PP 59 H.DR (HC) Minten Saragih Lantik Ketua DPC Kota Pematang Siantar Dan Kab Simalungun

Peringati HKN 2026, Bupati Labuhanbatu Ajak Orang Tua Jadikan Rumah Istana Aman Bagi Anak