Sementara itu badan anggaran DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang disampaikan oleh Saukon Hilali Ritonga mengatakan pada tanggal 5 agustus 2024 yang lalu PLT Bupati labuhan batu telah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD penyampaian rancangan ini dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran KUA.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 162 ayat 1 disebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya, A: pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, B: pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembayaran daerah.
Sejalan dengan hal tersebut guna memenuhi ketentuan pasal 169 ayat 2 peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, DPRD Kabupaten Labuhanbatu melalui badan anggaran telah melakukan pembahasan bersama TAPD selanjutnya kami akan membacakan hasil pembahasan bersama-sama dengan TAPD terhadap KUA dan PPAS APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun anggaran 2024.ujarnya.
