Mereka meminta dan menuntut kepada kepala dinas pendidikan agar bertindak tegas, atas bobroknya situasi dan sistem yang kini tengah dirasakan oleh siswa yang saat ini tengah mengenyam pendidikan.
“Kami memiliki bukti sebanyak 11 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri yang jelas jelas terbukti menarik iuran, dan beberapa curhatan siswa atas keberatan dengan adanya PPDB dengan nominal 3,5 per siswa baru, bahkan tidak hanya itu saja, parkir saja yang terletak di gedung sekolah harus ditarik uang sebesar 2 ribu,” urai Baihaki Akbar dalam orasinya saat di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (20/3).
Dirinya juga menambahkan, jika sistemnya seperti itu, tentunya sangat bertentangan dengan perintah Gubernur yang memerintahkan sekolah negeri gratis.
“Jika kepala dinas tidak mampu menangani permasalahan ini, kenapa tidak mundur saja dari jabatannya, kenapa hanya lebih mementingkan plesir ke negeri Jepang, bahkan saat dunia pendidikan di Jawa timur dirinya malah berpose mesra, kami akan terus menyuarakan ini sampai tuntutan kami terpenuhi,” urainya.(M.Tahan)
