Tapi apa daya hingga saat ini teluk langsa (Kuala Langsa) ini bagaikan sudah mati, kemana warga aceh khusus kota langsa, kalau dilihat dari sejarah kemaritiman kita saat itu sudah jauh berkembang pesat, ungkapnya.
Jangan katakan ini semua karena terhambatnya sebuah regulasi pemerintahan, kini bukan saatnya kita harus mencari kambing hitam yang patut disalahkan.
Demi kemajauan Kota Langsa, kita sangat membutuhkan pakar, pemikir yang bisa mencari solusi untuk membangunkan kembali teluk langsa ini dari tidur panjangnya.
Label Kota Langsa dan sudah digaungkan saat ini adalah Kota jasa , kota dagang, kota transit, namun ini bagaikan kamuplase semata.
Di Jakarta, Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia, kita mempunyai wakil wakil Aceh disana, seperti Dewan Pimpinan Daerah (DPD), DPR RI dan juga Wakil kita yang ada di Provinsi Aceh DPRA, Bang Emiel meminta elite politik perwakilan Aceh di Jakarta untuk mengutamakan kepentingan Rakyat Aceh, menyelamatkan MoU Helsinki dan UUPA demi NKRI.
Siapapun orang Aceh baik yang tinggal dan bertugas di di luar Aceh, apakah itu di Pemerintahan Daerah atau Lembaga Vertikal dari Pemerintah Pusat, hingga kalangan Dunia Usaha tak boleh melupakan, bahwa otonomi khusus Aceh itu terlalu mahal harganya” ujarnya
