“Harus ada wadah dari pemerintah. Walaupun kami mengedepankan kearifan lokal bagi warga masyarakat Ranto Peureulak, tapi hukum harus di tegakkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan menjaga harkamtibmas,” tambahnya.
Sementara itu, Humas dan Kelembagaan BPMA Zulfikar mengatakan, sesuai perundang undangan pengelolaan migas di Aceh segala sesuatu itu harus didasari keamanan dan keselamatan.
Setelah meninjau dan mengamati lokasi, kata Zulfikar, ternyata sumur minyak berada di pemukiman masyarakat dan ini sangat beresiko bila terjadi kegagalan operasi. Jadi kami menilai perlu ada tindak lanjut khusus yang melibatkan pemerintah.
“Intinya BPMA siap mensupport apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap penanganan sumur minyak di Ranto Peureulak ini,” ujarnya.
Selanjutnya, Staf Perwakilan dari SKK Migas Wilayah Sumbagut Departemen Operasi, Fikri menyampaikan, pihaknya akan meninjau lokasi terbakarnya sumur minyak di Ranto Peureulak. Nantinya akan disampaikan ke pimpinan untuk dijadikan masukan dalam mencari solusi.
