Pihaknya menyadari target pembangunan membutuhkan anggaran tidak sedikit, mengingat situasi perekonomian nasional dan Provinsi Jambi belum pulih sepenuhnya.
Dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pihaknya tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Keterbatasan keuangan daerah menjadi pertimbangan sehingga dalam kesepakatan bersama KUA PPAS tahun anggaran 2022, Pemprov Jambi dan DPRD merencanakan pendanaan atas beberapa pembangunan infrastruktur secara tahun jamak atau multi years.
Menurut Gubernur Jambi, dalam penyusunan RAPBD tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama yakni, endapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian daerah.
Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, antara lain difokuskan pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan dengan stimulus lebih tepat sasaran.
