Nusantara Netizen – Jakarta
Pemerintah memastikan bahwa masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali akan mendapat perlindungan sosial.
Hal tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan.
“Untuk meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kami para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini,” paparnya dalam Keterangan Pers secara virtual seperti dikutip industry co.id pada Minggu (18/7/2021)
“Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial,” sambung Luhut.
Adapun rincian bantuan yang diberikan pemerintah tersebut adalah Program Bantuan Beras Bulog sebesar 10 kilogram untuk penerima Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Sembako; Bansos Tunai (BST); Program Kartu Sembako; Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Tunai Usulan Pemerintah Daerah; Program Prakerja; Diskon Listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA; Subsidi Kuota Internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen; Bantuan Rekmin Biaya Beban/Abodemen Listrik; hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
“Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada para menteri untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial di atas bisa segera diterima oleh masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak, dan ini adalah prioritas dari Bapak Presiden,” jelas Luhut.
https://nusantaranetizen.com/2021/07/18/ppkm-darurat-tidak-optimal-luhut-minta-maaf-ke-seluruh-rakyat/
Lebih lanjut, Menko Marinves juga menyampaikan, selain program perlinsos, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp33,21 triliun.
“Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar Rp33,21 triliun, antara lain meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian dua juta obat gratis yang sudah dimulai oleh Presiden kemarin yang isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan,” pungkasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya agar seluruh bantuan sosial tunai segera diberikan kepada masyarakat pada pekan ini.
Menurut Jokowi, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan PPKM Darurat.
“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako,” ujar Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM Darurat.
“Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” tegasnya. (*)
