Simalungun, Nusnet.news– Komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan kembali diwujudkan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Usulan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun secara resmi telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.Hum., pada Rabu, 11 November 2026.
Persetujuan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya perdamaian yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Seksi Tindak Pidana Umum pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan mempertemukan tersangka VN dan korban MM beserta keluarga masing-masing, tokoh masyarakat, Pangulu, Gamot, serta pihak terkait lainnya di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun.
Dalam proses tersebut, Kejaksaan Negeri Simalungun mengedepankan dialog dan musyawarah guna memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Upaya ini menjadi bagian dari pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab tersangka, serta keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat.
