Kapolri Ungkap Dampak Kasus Ferdy Sambo

Jakarta, Nusantara Netizen.id- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap dampak kasus Ferdy Sambo terhadap institusi Polri yang menggerus kepercayaan publik ke tubuh Polri. "Kami sadar dampak kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap polri," ujar Sigit dalam konferensi pers, Jumat (30/9/2022). Dikutip dari Detik News.

Citra Kepolisian terus melorot tajam usai kasus pembunuhan sang ajudan ini naik ke permukaan.

Sebelum kasus ini terjadi, kepercayaan publik terhadap Kepolisian sebenarnya sudah mengalami penurunan. Kasus pembunuhan yang menyeret sejumlah perwira ini menambah parah citra Korps Bhayangkara.

Dalam empat tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap Kepolisian terus mengalami penurunan.

Dilansir dari data Litbang Kompas menunjukkan, pada Maret 2019, sebanyak 68,6 persen responden menilai, citra Polri baik. Pada Oktober 2019, jumlah responden yang menilai citra Polri balik turun menjadi 66,8 persen.

Kepercayaan publik terhadap Kepolisian sempat mengalami peningkatan pada 2021. Jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas pada April 2021, menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 78,7 persen. Namun, pada Oktober 2021, angkanya kembali turun menjadi 77,5 persen.

Memasuki tahun 2022, citra Polri tak kunjung membaik. Dalam jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas pada Januari 2022, jumlah responden yang menilai citra Polri baik hanya sekitar 74,8 persen.

Sementara jajak pendapat pada Juni 2022 citra positif Polri melorot hanya di angka 65,7 persen.

Kasus pembunuhan Brigadir J membuat kepercayaan publik terhadap Kepolisian makin merosot tajam. Dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia pada Agustus 2022, sebulan setelah kasus pembunuhan terhadap Brigadir J menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Polri hanya di angka 54,4 persen.

Sementara survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 23-26 Agustus, juga menunjukkan hanya 47,8 persen responden yang menilai Polri baik. Kompas 7/9/2022

Kepolisian harus menjadikan tragedi pembunuhan Brigadir J sebagai pelajaran. Para pengambil kebijakan di Kepolisian, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menjadikan kasus ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi guna membenahi institusi Polri.

Tetapi sampai hari ini masih banyak terlihat praktik kekerasan, kesewenang-wenangan, arogansi, tindakan berlebihan hingga tak manusiawi masih dilakukan oleh Kepolisian.

Hal ini jelas kontraproduktif dengan fungsi kepolisian yakni, untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Semboyan Presisi yang diusung oleh Kapolri sayangnya hanya menjadi jargon tanpa diikuti perbaikan riil di lapangan. Kepolisian nampak belum serius menghilangkan potret buram dan kultur buruk yang menyasar pada tatanan struktural kepolisian.

Fakta itu masih menunjukkan upaya perbaikan hanya fokus pada citra, bukan kinerja. Kritik masyarakat yang sangat masif terjadi di satu tahun belakangan hanya disikapi dengan ucapan belaka.

Menanggapi rentetan kejadian yang mencoreng kesatuan ini, Polri memang bertindak cepat. Pelaku kekerasan misalnya langsung dicopot. Sementara Polisi yang melakukan tindak tidak profesional dipindah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun kemudian bereaksi. Ia menerbitkan surat telegram yang ditujukan kepada seluruh Kapolda di Indonesia agar jajarannya untuk memastikan penanganan kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan.

Namun, sudah cukupkah langkah Polri untuk memperbaiki citranya yang terlanjur dipandang buruk oleh masyarakat?

Persoalan yang terjadi pada Polri bukan hanya diselesaikan dengan memberi sanksi kepada personel yang melanggar. Tetapi harus lebih dari itu, polisi dan seluruh aparat pemerintah harus menghentikan pengkambing hitaman ‘oknum’ dalam setiap kasus-kasus pelanggaran hukum oleh anggota kepolisian.

Apalagi kasus yang disorot publik. Dalam pelanggaran oleh ‘oknum’ itu ada kegagalan Polri secara kelembagaan.

Polri secara lembaga telah gagal dalam mendidik, menjamin, dan mengawasi anggotanya bertindak sesuai dengan hukum. Mendidik di sini tentu dalam artian luas. Bukan hanya saat masuk Kepolisian baik di Pendidikan Akpol maupun Sekolah Polisi Negara, tetapi juga selama seorang anggota menjadi anggota Polisi.

Termasuk interaksi dalam keseharian melalui atasan-atasan. Ini bisa disebut kegagalan dalam mendidik karena buktinya pelanggaran terus berulang dari waktu ke waktu. Artinya ini masalah struktural, sistematis dan melembaga.

Langka apa yang harus diambil Kepolisian dalam memperbaiki kinerja & citra Polisi?

Kepolisian harus terbuka terhadap pengaduan masyarakat. Setiap laporan harus ditindaklanjuti, diberitahukan perkembangan pengaduannya secara transparan, baik pelanggaran pidana maupun etik.

Selain itu, harus ada pengawasan rutin terhadap anggota dan harus ada perbaikan dalam proses rekrutmen anggota Kepolisian.

Selanjutnya adalah fungsi Pembinaan & Pengawasan. Pada dasarnya Polisi tunduk pada tiga sanksi. yakni pidana, kode etik, dan disiplin. Namun demikian, perlu pembinaan dan pengawasan dari pimpinan agar anggota dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pimpinan perlu memberikan contoh yang baik agar dapat menjadi teladan anggota. Tetapi jika ada anggota yang melanggar, maka harus ada punishment tegas. Sebaliknya, jika ada prestasi, harus ada reward.

Polri harus terus berkomitmen melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat. Dengan demikian, institusi Polri akan terus menjadi milik seluruh rakyat dan sekaligus menjadi aset yang dicintai bangsa Indonesia.

"Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik" Hoegeng Iman Santoso, Kapolri ke-5 (1968-1971).(Ok.lubis).

Kapolri Ungkap Dampak Kasus Ferdy Sambo

Berita Terkait

21 Hari Ops Antik Toba,Polres Siantar Ungkap 18 KasusJaringan Narkoba Dan 29 Tersangka Dibekuk

Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumsel Soroti Jalan Rusak di Empat Lawang, Desak Bupati Turun Tangan

Intervensi Politik Bobby Nasution–Wesly Silalahi atau Sekadar Pencitraan? KPKM RI Pertanyakan Tindak Lanjut SMAN 5 Pematangsiantar

Praktisi Hukum Nasional Soroti Dugaan Pelanggaran Perizinan PT Arwana Citramulia Tbk di Ogan Ilir

Berita Terbaru

Diduga pHk Sepihak Setelah 13,5 Tahun Mengabdi, Eks Branch Manager BTPN Syariah Tempuh Jalur Hukum

Kejari Simalungun Gelar Entry Meeting Pendampingan Dan Program Jaga Desa

Ahmad Haerudin untung,Resmi Pimpin Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu( PSIB)di Kabupaten Bebde Seguguk, OKI

21 Hari Ops Antik Toba,Polres Siantar Ungkap 18 KasusJaringan Narkoba Dan 29 Tersangka Dibekuk

Press Release Operasi Antik Toba 2026 Polres Labuhanbatu, Ungkap 81 Kasus Narkoba dan Amankan 96 Tersangka

Ketua PWI Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ies Fanny Sebagai Ketua Portina Labuhanbatu

Pimred Nusantara Netizen.News Ajak Publik Kokohkan Nilai Pancasila di Hari Lahirnya 1 Juni 2026

Rikha Permata Sari Desak APH Tuntaskan Kasus Dugaan Kriminalisasi Terhadap Teguh Riyanto

GP2SS Soroti Anggaran Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati PALI Senilai Rp6 Miliar

Polsek Bilah Hilir Ungkap Kasus Kepemilikan Ganja, Seorang Pemuda Diamankan

Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumsel Soroti Jalan Rusak di Empat Lawang, Desak Bupati Turun Tangan

KONI Labuhanbatu Gelar Coaching Clinic Pelatih, Perkuat Persiapan Menuju Porprovsu 2026.